EGOSENTRIK SOSIO PATRENALISTIK

Gerakan reformasi yang bergulir di tanah air kita saat ini sedang berada pada sebuah fase atau tahapan krusial yang akan menentukan apakah ia benar-benar mengahasilkan sebuah perubahan fundamental dan universal dalam tata kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial yang lebih baik, ataukah sebaliknya. Fase tersebut ditandai dengan pertarungan antara beberapa kekuatan yang ingin muncul sebagai kekuatan baru yang pada gilirannya akan menjadi penentu fase penataan dan normalisasi di masa depan. Dalam fase ini, kekuatan yang sedang bertanding terdiri atas sisa-sisa rezim lama di satu pihak dan berbagai kekuatan pembaharuan dalam masyarakat di pihak lain.
Menjadi harapan semua pihak terutama masyarakat akar rumput bahwa era normalisasi saat ini mampu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Untuk mengimplementasikan sebuah pemerintahan yang berpegang teguh terhadap prinsip demokrasi terutama dalam mengejawantahkan prinsip good government, clean government dan law emforcement. Serta pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang selama ini stagnan dengan terpa-an krisis yang tidak kunjung usai (krisis multidimensi – krisis ekonomi global).
Keinginan masyarakat untuk melakukan pencerahan setelah terjadi kristalisasi dari dominasi rezim sentralitas dan rezim orde baru didalam tataran birokrasi dalam konteks daerah muncul-lah kekuatan baru sebagai kekuatan yang berbasis kultur sebagai figur pembaharu yang dianggap mampu membawa dinamika politik dan pemerintahan yang lebih representatif. Pembangunan kekuatan yang pada mulanya memiliki relevansi visi, pada perjalanaannya terjadi tarik ulur yang kemudian berbuntut perpecahan sehingga kelompok-kelompok berbasis kultur teresebut melakukan gerakan politik yang saling bersaing. Hal tersebut termanifestasikan dengan tumbuhnya partai politik yang berbeda merkipun berhaluan dan paradigma yang sama, namun selalu terbawa oleh tendensi ‘ring I, ring II, ring III yang notabene menjadi elit politik untuk membawa kepentingan kelompoknya masing-masing.
Kontroversi tentang perbedaan haluan politik antara kelompok-kelompok basis tradisional menjadi public opinion di tengah situasi transisi kekuasaan dewasa ini, eksistensi kaum tradisonalis – patron dalam konteks politik memiliki peran yang signifikan didalam dinamika politik daerah. Karena telah memiliki tempat yang ‘sejuk’ dengan sosial kultur yang didominasi oleh kalangan santri seperti halnya di Situbondo. Daerah yang menjadi barometer politik ormas NU di Jawa Timur serta memiliki figur sentral yang kharismatik. Sebagaimana track record haluan politik tersebut memiliki mekanisme dimana sebuah keputusan dapat diambil oleh pemimpin patronnya masing-masing. Ada banyak pertimbangan yang menuntut mengapa langkah kesatuan komando (unity of command) sebagaimana dikutip dalam aliran manajemen klasik Henry Fayol. Dimana manajemen sebuah kelompok dapat terlaksana secara efisien serta stabilitas kondisi dalam setiap membuat suatu keputusan dengan menggunakan satu komando.
Siapapun kelompok tersebut tentu persoalan pembangunan pemerintahan seperti yang diharapkan tetap dikedepankan. Hanya saja, dalam konteks terciptanya iklim politik yang kondusif sangat membutuhkan rekonsiliasi dalam membangun pemerintahan yang kuat dan sebisa mungkin langkah mediasi adalah alternatif untuk dapat menyelesaikan sengketa politik agar terhindar ‘bencana sosial’ yang berlarut di masyarakat Situbondo khususnya.
Kita dapat menarik sebuah rekomendasi dalam kondisi faktual yang ada; Pertama, Siapapun kelompok politiknya menentukan sebuah figur harus berlandaskan representasi suara rakyat yang dapat seklaigus mewakili pemimpin patron / tokoh kharismatik masing-masing kelompok untuk mencerahkan birokrasi. Kedua, sebuah keputusan menentukan komposisi figur kandidat pemimpin daerah setidaknya mengedapankan rekonsiliasi dalam rangka meningkatkan soliditas kekuatan pemerintahan sehingga visi pembangunan yang di bawa dapat dimanifestasikan. Ketiga, tendensi politik yang ada di kalangan masing-masing kelompok setidaknya berpijak pada kepentingan masyarakat secara plural guna menyongsong kemajuan suatu daerah yang mengakomodasi kepentingan bersama.
Hal tersebut bisa saja menjadi sebuah harapan bagi kelompok-kelompok yang dikatakan berbasis kultur masing-masing, namun jika tidak diiringi dengan political will dari kedua pihak rekam jejak perjalanan pemerintahan yang telah berjalan membuktikan bahwa adanya ketidak sinkronan sebuah pilihan atau figur elit di daerah membuat kurangnya sinergitas dalam menjalani dan menyelesaikan agenda pembangunan dan pemerintahan dengan tetap menegakkan demokrasi di Kabupaten Situbondo yang kita cintai. Posisi strategis yang menjadi target utama akan menyuburkan stigma bahwa egoisme politik bagi masing-masing pihak menunjukkan dekadensi nilai luhur yang yang seharusnya menjadi sebuah cita-cita bersama. Masa pergulatan politik di tingkatan daerah bisa di nyatakan dalam hitungan bulan, ± 600.000 masyarakat Situbondo hanya menunggu keputusan final dari masing-masing tokoh kharismatik. Pertanyaannya adalah “Rekonsiliasi ataukah posisi strategis yang akan dikedepankan?”. Wallahu a’lam bissawab.