tag:blogger.com,1999:blog-5982303840978242122024-02-08T08:44:44.971+07:00SITUBONDO FORUMSITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.comBlogger13125tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-25991272729006409212012-07-20T21:56:00.003+07:002012-08-30T13:39:09.596+07:00PENGAYUH BECAK DALAM CENGKRAMAN KEMISKINAN<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Menyusuri
kota Situbondo, pasti tak asing pemandangan di sepanjang jalan protokol. Dimana
deretan ‘abang becak’ dengan penampilan <i>ala-kadarnya
</i>mewarnai<i> </i>pinggiran jalan Kota
SANTRI ini<i>. </i>Mereka cenderung memilih
tempat strategis disekitar terminal, pasar, kompleks pertokoan, kantor publik dan
sekolah. Sambil menunggu penumpang, pengayuhnya pun bersantai tiduran di kursi
penumpang kendaraan beroda tiga ini. Terlihat 3-4 orang tampak asyik bercanda
gurau sembari menunggu penumpang dengan bermain kartu. Begitulah sepintas memperhatikan
penampilan pengayuh becak di sekitar kota Situbondo. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Keberadaan
mereka dari tahun-ketahun tak pernah hilang dari peredaran, maklum tak ada
batasan pensiun. Jika berkenan-pun dapat memperpanjang masa jabatan sampai
seumur hidup. Bukannya serakah dengan maksud menikmati fasilitas seperti kepala
dinas, namun profesi pengayuh becak tergantung kemampuan fisik mengayuh menghantarkan
muatan orang / barang sampai ditujuan. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tragisnya,
menurut sebagian dari mereka, nasib profesi ini semakin tak jelas dengan
bergesernya alat transportasi manual ditengah masyarakat menuju kendaraan
bermotor. Selain geliat ekonomi mikro mulai meningkat, tak terbendungnya jumlah
sepeda motor juga dengan mudahnya fasilitas kredit. Jalananpun semakin hari semakin
dipadati alat transportasi pribadi ini sebagai kendaraan sehari-hari
beraktifitas, meskipun dinamika kepemilikan motor melalui fasilitas kredit akhirnya
menyisakan masalah baru dengan keluhan masyarakat akan perampasan yang kemudian
berujung konflik dengan debt-collector karena tidak diimbangi dengan pendapatan
masyarakat. Ribuan sepeda motor, ratusan mobil setiap bulannya tersebar
seantero Situbondo seolah menggeser popularitas alat transportasi beroda tiga
yang bertenaga manusia ini. Tidak hanya ‘trayek’ jauh, jarak dekatpun akhirnya masyarakat
lebih memilih menghubungi rekan-famili untuk dijemput dengan kendaraan pribadi.
<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Semakin
kritis nasib pengayuh becak walau mencoba bertahan dengan penghasilan mereka yaitu
rata-rata Rp 15.000,- perhari. Terlebih
mereka harus menghidupi anak-istri dan keluarganya. Tingginya angka
inflasi akibat kenaikan harga BBM kondisi merekapun semakin terhimpit sisi
ekonomi. Karena ditengah aktifitas mencari penghasilan dengan becaknya mereka
juga harus bon rokok dan minum di warung karena tidak satu-pun penumpang
didapatkan. Sangat memprihatinkan realitas ‘abang becak’ di Kabupaten yang
konon pernah mengantarkan jeragan pemilik puluhan becak Naik Haji dan membangun
rumah ketika usaha pangkalan becak sedang ‘berjaya’. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Daerah
ini seperti terjangkit syndrome antipati, kehilangan kepedulian terhadap nasib
profesi buruh becak dengan kondisi yang
jelas butuh perhatian pemerintah. Walau kadang terlampau bercita-cita tinggi untuk
pembangunan sarana, prasarana, menyusun konsep ekonomi makro, investasi sampai kegiatan
pembangunan yang cenderung bernuansa proyek yang tak jelas orientasinya.
Padahal, buruh becak selalu menjadi objek politik busuk bagi Caleg (calon
legislatif) dalam Pemilu dan Cabub-Cawabub saat Pemilukada. Mereka selalu
‘dielus-elus’ untuk mendukung dalam pencalonan mereka, karena dinilai jumlahnya
cukup signifikan guna perolehan suara untuk menduduki kursi panas kekuasaan. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Apapun
rasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya, kondisi
kemiskinan ditinjau dari satu profesi (buruh becak) merupakan problem yang
segera diperoleh penyelesaiannya. Paling tidak, pemerintah daerah tidak
menafikan keberadaan landasan regulasi Undang Undang Dasar 1945 dimana pasal 34
Ayat 1 berbunyi “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, PP
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan
kondisi sulit yang dialami oleh ‘abang becak’ menjadi pemandangan yang
dibiarkan oleh pemerintah dan kita semua. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pertama,
Seperti yang tertuang dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 beberapa strategi percepatan
meliputi ; mengurangi pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemmapuan dan
pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha
mikro dan kecil, mensinergikan kebijakn dan program penanggulangan kemiskinan. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Kedua,
Sudah saatnya momentum ini kita mulai menseriusi pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan secara signifikan demi mengangkat harkat masyarakat. Mereka
merupakan bagian warga Negara yang memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil
kekayaan dan sumber daya alam yang dikelola pemerintah. Sewajarnya mereka
menerima sebagian kekayaan itu dalam bentuk pogram nyata guna mengeluarkan
mereka dari rantai kemiskinan yang tak kunjung mereka keluar dengan kemampuan
sendiri.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Ketiga,
Profesi pengayuh becak perlu dievaluasi keberadaannya. Mengingat tenaga manusia
untuk dieksploitasi sudah tidak relevan lagi di era modern yang serba mesin.
Adapun membantu penggunaan alat transportasi yang lebih bermartabat seperti
layaknya Bentor (Becak Motor) atau Bemo type ramah lingkungan mulai dikaji dan
kemudian digunakan untuk merevitalisasi alat transportasi pengganti becak di
Situbondo.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Walau
terasa sangat melelahkan, bagi mereka profesi pengayuh becak adalah pilihan
terakhir dibandingkan menganggur dirumah karena sulitnya mencari lahan
pekerjaan lain. Dan alternatif bantuan alat transportasi yang lebih layak
tentunya sangat ditunggu diusia pengayuh becak yang semakin rentah. Sehingga
fasilitas jalan ber-aspal tidak hanya dinikmati mereka yang bermobil mewah,
tapi juga dinikmati mereka yang berada dalam cengkraman diketidak jelasan
perhatian pemerintah.</span></div>
<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-88387379875662562352011-05-11T22:34:00.003+07:002011-05-11T22:56:11.882+07:00BADAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(87, 87, 87); line-height: 1.8; font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; "><i></i></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span class="Apple-style-span" ><span>Silang pendapat mengenai RUU BPJS terus bergulir antara Pemerintah dan DPR RI. Solusi pun diupayakan dengan mengundang para ahli untuk mengatasi polemik seputar RUU BPJS bersifat penetapan atau pengaturan.</span><span><o:p></o:p></span></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span > <o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Ibarat mengurai benang kusut, Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) terus mengalami kebuntuan karena Pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR RI bersikukuh pada pendapat masing-masing seputar masalah sifat RUU BPJS. Selain itu pemerintah berpendapatbanyak kelemahan dan ketidaksesuaian RUU tersebut dengan Undang-UndangNomor 40 tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) pada 11 Januari lalu yang menghadirkan enam ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mereka adalah mantan Ketua SJSN Sulastomo, Dosen FE UGM Anggito Abimanyu, Sri Moertiningsih Adioetomo, Direktur Biro Pusat Aktuaria Haris E.Santoso, Doktor Hukum Tata NegaraUniversitas Indonesia A. Irmaputra Sidin, dan Guru Besar FEUI Prijono Tjiptoherijanto.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span >Menurut Sulastomo, ada tujuh prinsip dasar yang harus dilakukan sesuai konstitusi, yaitu sifat gotong royong, pendekatan integratif, hukum the law of large numbers atau the law of everage, sentralistis dalam pengumpulan iuran, desentralisasi dalam pemanfaatan iuran, integrasi sistem pelayanan, dan pembiayaan.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Nantinya dalam penyelenggaraan program jaminan pensiun diterapkan konsep manfaat pasti dengan masa transisi 15 tahun tanpa memperhitungkan iuran yang mestinya tertunggak. Hal ini memberi jaminan negara bagi terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS sekaligus memperhatikan realita yang ada.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >“Solusinya dengan wadah tunggal. Biarlah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan waktu, meskipun kecenderungan di berbagai negara dan perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang kemungkinan wadah tunggal itu. Sedangkan bentuk BPJS yang diperlukan lebih sesuai dalam bentuk badan hukum publik,” ujar salah satu tokoh yang membidani lahirnya UU SJSN tahun 2004 silam.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi UGM Anggito Abimanyu mengatakan, harus ada penyamaan persepsi mengenai BPJS menyangkut badan hukum, pemilihan pimpinan, pengelolaan dana, dan masa transisi antara pemerintah dan DPR RI.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Dari sisi pendanaan, diusulkan BPJS dilebur menjadi dua kelompok. Pertama, BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dengan pengelolaan dan pendanaan jangka pendek, kedua, BPJS Pensiun, Hari Tua dan Kematian dengan pengeloaan dan pendanaan jangka panjang.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >“Mengenai bentuk badan hukum bisa melalui Badan Layanan Umum untuk kategori BPJS pendanaan jangka pendek, seperti ASKES dan ASABRI. Sedangkan Badan Hukum Pemerintah untuk kategori BPJS pendanaan jangka panjang melalui TASPEN dan JAMSOSTEK,” ujar Anggito.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Selain itu, ada hal penting yang belum tertampung dalam RUU BPJS, yaitu mekanisme pengumpulan dana iuran BPJS melalui pembiayaan pemerintah dan pembentukan BPJS Daerah.Anggito juga menyarankan agar pemerintahmemperbaiki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang konstruktif. Sebab DIM yang ada saat ini tidak dapat dipakai sebagai basis pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja RUU BPJS.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Menurut Sri Moertiningsih, polemik yang bergulir saat ini adalah akibat pemahamandefinisi semantik yang berbeda sehingga kesulitan dalam menjaring kepesertaan sektor informal, yaitu menemukan lokasi sektor informal, kesulitan registrasi dan pemungutan iuran, kesulitan penetapan besarnya iuran, dan masalah kesinambungan.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Selama ini pemerintah membuat sistem penjaringan kepesertaan dalam 4 klaster, Kalster I, bantuan sosial, Raskin, Jamkesmas, PKH, BLT, dll., Klaster II, pemberdayaan masyarakat, PNPM mandiri, dll., Klaster III, pemberdayaan usaha mikro, UMK, KUR., dan Klaster IV, pelaksanaan SJSN.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >“Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan semua? Adalah semua penduduk termasuk orang asing yang telah tinggal 6 bulan atau lebih. Tidak hanya pekerja sektor formal, tetapi juga pekerja informal dan yang tidak/belum bekerja atau dalam pasar kerja tetapi menganggur,” ungkapnya.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Adapun Direktur Biro Pusat Aktuaria Haris E. Santoso, RUU BPJS menegaskan perlu adanya sistem pengaturan tentang kewenangan, kewajiban,dan organ BPJS. Adapun melihat karakter program, peserta dan BPJS yang berbeda,minimal dibentuk dua BPJS. Pertama, BPJS yang mengelola Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,dan Jaminan Kematian,. Kedua, BPJS yang mengelola Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span >Dia mengatakan, “mengenai keberadaan ASABRI dan TASPEN tetap sebagai BPJS untuk melayani peserta dari kalangan TNI, POLRI, dan PNS sebagai pelengkap manfaat dari SJSN. Sedangkan BPJSD berfungsi sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan saja, karena beberapa daerah juga mengalami kesulitan pendanaan.”<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span><span class="Apple-style-span" >Sedangkan Guru Besar FEUI Prijono Tjiptoherijanto cenderung mengedepankan pada peraturan perundang-undangan sebagai faktor utama pelaksanaan SJSN yang meliputi kepesertaan, sumber pembiayaan, prasyarat kepesertaan, jenis dan tingkat manfaat, dan organisasi penyelenggara. Pasalnya, pemberian jaminan sosial adalah social assistance, informal sector, professionalism, private dan poverty allevation.</span><i style="color: rgb(87, 87, 87); font-size: 10.5pt; "><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-style: italic; "><o:p> </o:p></p><p></p><div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-64637442072314163112010-10-12T22:30:00.005+07:002010-10-12T23:03:27.318+07:00LSM Situbondo Merapatkan Barisan<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG4COZ7VT10EE8qtsA8BpAO17J4eolMZWARafn2viUl7hyphenhyphenEM2PonRICongiEodj2WgqJWTO7yb1FcJ5lcwBGMTa810kNO5-zOqCeON0fa7kvFNRAR9dQPk8hz0XvLp3T9XohEPK_oqgXc8/s1600/GEMA+SITUBONDO2.JPG"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG4COZ7VT10EE8qtsA8BpAO17J4eolMZWARafn2viUl7hyphenhyphenEM2PonRICongiEodj2WgqJWTO7yb1FcJ5lcwBGMTa810kNO5-zOqCeON0fa7kvFNRAR9dQPk8hz0XvLp3T9XohEPK_oqgXc8/s200/GEMA+SITUBONDO2.JPG" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5527190762077096626" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1edpu7kLwEi3eLIvW-Ordd5-GKNPcx3tmrPCJCZGdp3eoE_skN15pVTdJc_hOKy0KiRDnsO2SYatKqj1QanfpimGYcc6sS4wY9Kjcmf_L5FhitIFd2h7kGQFulSSKJnndX3hIHmLQvOWf/s1600/GEMA+Situbondo.JPG"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1edpu7kLwEi3eLIvW-Ordd5-GKNPcx3tmrPCJCZGdp3eoE_skN15pVTdJc_hOKy0KiRDnsO2SYatKqj1QanfpimGYcc6sS4wY9Kjcmf_L5FhitIFd2h7kGQFulSSKJnndX3hIHmLQvOWf/s200/GEMA+Situbondo.JPG" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5527189680292177090" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Menjadi agen aspirasi, itulah yang tugas yang diemban LSM sebagai gerakan control social. Mengira tantangan ke depan akan lebih berat, sejumlah LSM merapatkan barisan. Dengan semakin kompleks permasalahan Kabupaten Situbondo dari persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga APBD yang selalu terjadwal lamban. Dampak yang jelas ditimbulkan tentu adalah pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di seluruh SKPD di Jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo. </div><div style="text-align: justify;">Dasar pemikiran inilah sehingga sejumlah LSM di Kabupaten Situbondo membuat wadah tunggal yang diberi nama Gerakan Masyarakat Situbondo (GEMA Situbondo). GEMA Situbondo melaksanakan Deklarasi dalam menyatukan tekad bulatnya untuk mengawal dalam hal 3 poin sikap ; 1. Mengawal pemerintahan yang demokratis berkeadilan, 2. Mengawal APBD agar berpihak kepada rakyat, 3. Menjadi kekuatan terdepan dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo.</div><div style="text-align: justify;">Deklarasi dan penandatanganan komitmen ini dilaksanakan tepat pukul 10 tanggal 10 Oktober 2010, bertempat di Makam pahlawan kota Situbondo. Hal ini sekaligus melakukan ziarah untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan harta benda bahkan jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;">GEMA Situbondo terdiri dari 17 LSM yaitu; LSM NAUNGAN, LSM Transparansi, LSM HAMAS, LSM Wahana Mandiri, LSM LP2ES, LSM KOREKSI, LSM EMAS, LSM Laskar Pelangi Nusantara, LSM LPK Nasional, LSM FKPSS, LSM LACAK, LSM LKI, LSM SAKERA, LSM LIPPD, LSM FORMACIDA, LSM FMI. Dengan harapan besar untuk membangun bersama stake holder yang ada di Kabupaten Situbondo, gerakan ini akan terus mengawal dalam rangka optimalisasi pembangunan dan sinergitas antar Legislatif dan Eksekutif yang di pandang selama ini kurang maksimal.</div><div style="text-align: justify;">Penandatanganan selesai, disambung dengan menyampaikan misi masing-masing ketua LSM mengapa bergabung dalam satu wadah bersama. Seperti yang disampaikan Ketua LSM Transparansi, "Mengapa Situbondo tetap tidak maju, malu kita dikatakan Kabupaten termiskin No. 3 di jawa Timur". Sebagian besar pernyataan misi masing-masing LSM, berharap akan terjadinya perubahan yang signifikan di Kabupaten Situbondo. Karena harapan itu sangat di impikan oleh seluruh masyarakat Situbondo. Denan Pemimpin baru paling tidak visi misi yang dijanjikan dapat di realisasikan.</div><div style="text-align: justify;">Selain dari poin komitmen tersebut seluruh 17 LSM juga akan mengawal Impelementasi Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Paling tidak Perda, Perbub dan produk kebijakan daerah harus dibuka kepada rakyat, agar semua tahu dan semua bisa melakukan kontrol", tegas Agus Ketua LSM Naungan. Selama ini mereka menganggap produk hukum daerah kurang terpublikasi dan sulit untuk mendapatkan data sebagai dasar pelaksanaan monitoring kebijakan pemerintah. Dengan adanya wadah ini LSM yang tergabung berjanji akan solid dalam mengawal Situbondo kedepan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.</div><div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-89753476411130593892010-07-09T11:55:00.004+07:002010-07-09T12:09:26.176+07:00FORMACIDA SITUBONDO AKSI DAMAI<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvE47u__jFrALQhTn1ADnX_oLudzjK5V61l7S_Jxh-zTNMKqFhtsHOVQwGGsAKhuwAOvpE5Pj0eKq56pjwfp12JrkzSjKzMtW7l50KuFZLCFIvoTukH5GxWbOFuHturdKQ4hTNVq_Whaqc/s1600/PIC_1408.JPG"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 180px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvE47u__jFrALQhTn1ADnX_oLudzjK5V61l7S_Jxh-zTNMKqFhtsHOVQwGGsAKhuwAOvpE5Pj0eKq56pjwfp12JrkzSjKzMtW7l50KuFZLCFIvoTukH5GxWbOFuHturdKQ4hTNVq_Whaqc/s200/PIC_1408.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5491769065203783554" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGLp_MPp9xhdAXTcwkZGxdIHRFRBKwymRFL6pTRzA_R2qo4mtTK9bnZzUbXQ8xsjCLfuiGkyBPaltUHbr_99VEKTDSgvvRK7Ur9YtMWRVDvosBEj3NrN7vKupXdJLBKH1SSEJJpKfm3Dn/s1600/PIC_1414.JPG"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 180px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGLp_MPp9xhdAXTcwkZGxdIHRFRBKwymRFL6pTRzA_R2qo4mtTK9bnZzUbXQ8xsjCLfuiGkyBPaltUHbr_99VEKTDSgvvRK7Ur9YtMWRVDvosBEj3NrN7vKupXdJLBKH1SSEJJpKfm3Dn/s200/PIC_1414.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5491769052380761890" /></a><br />Forum masyarakat cinta damai Kab. Situbondo melaksanakan aksi damai untuk menyikapi pasca PEMILUKADA 2010 Situbondo. FORMACIDA (Forum masyarakat cinta damai) Kab. Situbondo mengajak masy. Situbondo untuk membuktikan bahwa karakter masyarakat situbondo sudah berubah lebih baik. aksi yang diikuti ratusan massa FORMACIDA yang diketuai oleh aktifis LSM Situbondo. Agus Ari cahyadi ketua FORMACIDA menyatakan ; kami siap mengawal pelaksanaan pra dan pasca PEMILUKADA Situbondo dengan damai. Aksi damai melakukan pawai keliling kota Situbondo dengan menyebarkan selebaran berisi seruan moral untuk melaksanakan agenda demokrasi yang menjunjung tinggi sportifitas dan moralitas, sehingga agenda pemerintahan situbondo terselenggara dengan baik. Situbondo memiliki ribuan masyarakat miskin, ribuan pengangguran dan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tugas pemerintahan kedepan.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-32436481162034045822010-06-01T23:20:00.000+07:002010-10-02T22:01:49.069+07:00TRANSISI BERDAMPAK SISTEMIKDidalam beberapa dialektika kita sering menyebut istilah demokrasi. Terlebih ketika gerakan reformasi satu dasawarsa terakhir tuntutan masyarakat menyuarakan demokrasi begitu heroik dalam orasi terbukanya. Dalam perdebatan forum diskusi, debat di media elektronik bahkan debat kusir di warung kopi. Masyarakat kita mendamba-dambakan demokrasi dapat di manifestasikan di negeri ini yang konon mulai merintis bak negara maju yang telah mengimplementasikan sistem pemerintahan tersebut dalam kehidupan bernegaranya.<br />Secara etimologi istilah “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani : Demos dan kratos/kratein. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintah, sedangkan kratein adalah memerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln memaknai demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat “is a government of the people, by the people, and for the people”. Kata demokrasi kemudian di predikatkan seperti ; demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi konstitusional, demokrasi pancasila dan sebagainya.(Ali Emran;1994:121.) <br />Sistem pemerintahan demokrasi tercetus dan berkembang di dunia barat, pada perjalannya mendapatkan ‘apresiasi’ dan di adopsi menjadi sistem pemerintahan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tahun 1945, founding father negeri ini sepakat bahwa ideologi demokrasi yang berdasarkan : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<br />Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi pancasila mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab (beda halnya demokrasi liberal yang menganut kebebasan yang tidak terbatas). Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis sangat dibutuhkan ; social participation (partisipasi rakyat menyampaikan pendapat), social responsibility (pertanggung jawaban pemerintah kepada pemegang mandat rakyat di parlemen), social support (dukungan rakyat dalam mewujudkan cita-cita bangsa), social control (pengawasan rakyat secara langsung maupun tidak langsung).<br />Menjadi keprihatinan kita kondisi bangsa saat ini, ketika polemik Century-Gate muncul sebagai tema ‘central’ opini publik. Wacana yang mempertaruhkan kredibilitas pemerintah utamanya ‘tampuk kekuasaan’ di negeri ini yaitu Presiden. Singkatnya, pengaruh kondisi ekonomi global 2008 yang konon berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga negara mengambil kebijakan keuangan berupa ‘Bailout’ Bank Century yang dianggap Bank gagal yang berdampak systemic. Alhasil, kebijakan tersebut menelan uang negara (yang telah disepakati di panitia angket, DPR RI) sebesar Rp 6,7 Trilyun. <br />Gempita sampai gurita, pembakaran foto / simbol negara, sampai ‘SiBuYa’ kerbau yang ditampilkan di tengah aksi demonstrasi penentangan terhadap pengambil kebijakan yang menyebabkan kerugian negara. Bahkan, analogi uang negara yang ‘dirampok’, seolah membawa pemikiran rakyat terhadap lemahnya ‘savety system’ keuangan negara. <br />Menjelang berakhirnya sidang panitia angket DPR membuat masyarakat Indonesia cemas. Apakah keputusan panitia angket dapat menyelesaikan polemik ‘Century Gate’? tentu harapan kita semua adalah harus ‘Bisa’.<br />Untuk mengantisipasi problem (dampak sistemik) permasalahan bangsa ini, tentu masyarakat berharap secepatnya masalah ini dengan cermat terselesaikan. Trauma masyarakat terhadap pergantian rezim orde baru – orde reformasi masih belum terobati, dan sangat ironis apabila alasan demokrasi hanya memperlebar besarnya peluang untuk melakukan pergantian rezim. Sehingga begitu rentannya konflik politik dapat berbuntut terhadap ‘Pemakzulan’ Pejabat Negara yang pada akhirnya menyebabkan terganggunya aktifitas perekonomian, program pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suhu politik di negeri ini cukup panas dan akan kian panas apabila semua pihak tidak bisa saling menahan diri. Jika dampak ‘sistemik’ tersebut terjadi, menjadi pertanyaan besar sejauh mana negara ini mampu mengejawantahkan demokrasi yang berkerakyatan.<br />Sebaiknya pertentangan politik negeri ini lebih disikapi sebagaimana filosofi ‘legowo’ dan ‘sabar’. Sepanjang Pancasila dan UUD’45 menjadi sumber ideologi demokrasi di negeri ini dan dilaksanakan secara konsekwen, kami sangat percaya kendala pemakmuran warga bangsa dapat diwujudkan. Namun sebaliknya bukan dengan demokrasi simbolis untuk memperebutkan kekuasaan sehingga wacana demokrasi hanyalah menjadi klise.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-47822718237170832882010-06-01T11:54:00.000+07:002010-06-01T12:40:42.869+07:00Damai, PEMILUKADA Situbondo 2010<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLUCp3AO0bZHPa6A-h4ufR3-iEJjlum_RQPEl9hCZNQFMnuwOibiEnG5fesM0XcNjedhcJ7gQdoxF6ForNaQUzN5DMP8AOr_26tRVMZ04jJozYm6vPuye6RRuRPxoXJX99AsxXS1G9hgp/s1600/talkshow.JPG"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLUCp3AO0bZHPa6A-h4ufR3-iEJjlum_RQPEl9hCZNQFMnuwOibiEnG5fesM0XcNjedhcJ7gQdoxF6ForNaQUzN5DMP8AOr_26tRVMZ04jJozYm6vPuye6RRuRPxoXJX99AsxXS1G9hgp/s320/talkshow.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5477665733650410898" /></a><br /><br />Menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA) Situbondo 22 Juni mendatang, direspon masyarakat Situbondo dengan positif. Masyarakat yang menamakan diri Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA) menunjukkan perannya untuk meniptakan suasana kondusif di Kabupaten Situbondo dengan menggelar Talk Show bertema “PEMILUKADA damai, Harapan Masyarakat Situbondo. <br />Dalam mensukseskan penyelenggaraan PEMILUKADA, masyarakat bisa berperan aktif. “Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat kita” Agus Ari Cahyadi,SE Ketua FORMACIDA menuturkan. “Kita mengharapkan, PEMILUKADA 2010 dapat berjalan dengan tertib dan damai” imbuhnya.<br />Talk Show PEMILUKADA diselenggarakan 23 Mei 2010 tersebut dihadiri oleh beberapa unsur yaitu KPU, Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Situbondo, Tokoh Masyarakat. Dalam penuturan semua nara sumber semuanya berharap agar masyarakat bersama-sama menjaga agar pelaksanaan PEMILUKADA 2010 Kabupaten Situbondo sukses sebagaimana diharapkan oleh semua masyarakat Situbondo khususnya.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-42675388608906290262010-05-30T12:33:00.001+07:002010-10-02T22:01:50.727+07:00PANTAI GELUNG<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-56530940769828037222010-05-30T12:33:00.000+07:002010-10-02T22:01:50.735+07:00PANTAI GELUNG<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-71450803240692332852010-05-27T22:46:00.000+07:002010-05-28T13:55:31.536+07:00EGOSENTRIK SOSIO PATRENALISTIKGerakan reformasi yang bergulir di tanah air kita saat ini sedang berada pada sebuah fase atau tahapan krusial yang akan menentukan apakah ia benar-benar mengahasilkan sebuah perubahan fundamental dan universal dalam tata kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial yang lebih baik, ataukah sebaliknya. Fase tersebut ditandai dengan pertarungan antara beberapa kekuatan yang ingin muncul sebagai kekuatan baru yang pada gilirannya akan menjadi penentu fase penataan dan normalisasi di masa depan. Dalam fase ini, kekuatan yang sedang bertanding terdiri atas sisa-sisa rezim lama di satu pihak dan berbagai kekuatan pembaharuan dalam masyarakat di pihak lain. <br />Menjadi harapan semua pihak terutama masyarakat akar rumput bahwa era normalisasi saat ini mampu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Untuk mengimplementasikan sebuah pemerintahan yang berpegang teguh terhadap prinsip demokrasi terutama dalam mengejawantahkan prinsip good government, clean government dan law emforcement. Serta pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang selama ini stagnan dengan terpa-an krisis yang tidak kunjung usai (krisis multidimensi – krisis ekonomi global).<br />Keinginan masyarakat untuk melakukan pencerahan setelah terjadi kristalisasi dari dominasi rezim sentralitas dan rezim orde baru didalam tataran birokrasi dalam konteks daerah muncul-lah kekuatan baru sebagai kekuatan yang berbasis kultur sebagai figur pembaharu yang dianggap mampu membawa dinamika politik dan pemerintahan yang lebih representatif. Pembangunan kekuatan yang pada mulanya memiliki relevansi visi, pada perjalanaannya terjadi tarik ulur yang kemudian berbuntut perpecahan sehingga kelompok-kelompok berbasis kultur teresebut melakukan gerakan politik yang saling bersaing. Hal tersebut termanifestasikan dengan tumbuhnya partai politik yang berbeda merkipun berhaluan dan paradigma yang sama, namun selalu terbawa oleh tendensi ‘ring I, ring II, ring III yang notabene menjadi elit politik untuk membawa kepentingan kelompoknya masing-masing. <br />Kontroversi tentang perbedaan haluan politik antara kelompok-kelompok basis tradisional menjadi public opinion di tengah situasi transisi kekuasaan dewasa ini, eksistensi kaum tradisonalis – patron dalam konteks politik memiliki peran yang signifikan didalam dinamika politik daerah. Karena telah memiliki tempat yang ‘sejuk’ dengan sosial kultur yang didominasi oleh kalangan santri seperti halnya di Situbondo. Daerah yang menjadi barometer politik ormas NU di Jawa Timur serta memiliki figur sentral yang kharismatik. Sebagaimana track record haluan politik tersebut memiliki mekanisme dimana sebuah keputusan dapat diambil oleh pemimpin patronnya masing-masing. Ada banyak pertimbangan yang menuntut mengapa langkah kesatuan komando (unity of command) sebagaimana dikutip dalam aliran manajemen klasik Henry Fayol. Dimana manajemen sebuah kelompok dapat terlaksana secara efisien serta stabilitas kondisi dalam setiap membuat suatu keputusan dengan menggunakan satu komando.<br />Siapapun kelompok tersebut tentu persoalan pembangunan pemerintahan seperti yang diharapkan tetap dikedepankan. Hanya saja, dalam konteks terciptanya iklim politik yang kondusif sangat membutuhkan rekonsiliasi dalam membangun pemerintahan yang kuat dan sebisa mungkin langkah mediasi adalah alternatif untuk dapat menyelesaikan sengketa politik agar terhindar ‘bencana sosial’ yang berlarut di masyarakat Situbondo khususnya. <br />Kita dapat menarik sebuah rekomendasi dalam kondisi faktual yang ada; Pertama, Siapapun kelompok politiknya menentukan sebuah figur harus berlandaskan representasi suara rakyat yang dapat seklaigus mewakili pemimpin patron / tokoh kharismatik masing-masing kelompok untuk mencerahkan birokrasi. Kedua, sebuah keputusan menentukan komposisi figur kandidat pemimpin daerah setidaknya mengedapankan rekonsiliasi dalam rangka meningkatkan soliditas kekuatan pemerintahan sehingga visi pembangunan yang di bawa dapat dimanifestasikan. Ketiga, tendensi politik yang ada di kalangan masing-masing kelompok setidaknya berpijak pada kepentingan masyarakat secara plural guna menyongsong kemajuan suatu daerah yang mengakomodasi kepentingan bersama. <br />Hal tersebut bisa saja menjadi sebuah harapan bagi kelompok-kelompok yang dikatakan berbasis kultur masing-masing, namun jika tidak diiringi dengan political will dari kedua pihak rekam jejak perjalanan pemerintahan yang telah berjalan membuktikan bahwa adanya ketidak sinkronan sebuah pilihan atau figur elit di daerah membuat kurangnya sinergitas dalam menjalani dan menyelesaikan agenda pembangunan dan pemerintahan dengan tetap menegakkan demokrasi di Kabupaten Situbondo yang kita cintai. Posisi strategis yang menjadi target utama akan menyuburkan stigma bahwa egoisme politik bagi masing-masing pihak menunjukkan dekadensi nilai luhur yang yang seharusnya menjadi sebuah cita-cita bersama. Masa pergulatan politik di tingkatan daerah bisa di nyatakan dalam hitungan bulan, ± 600.000 masyarakat Situbondo hanya menunggu keputusan final dari masing-masing tokoh kharismatik. Pertanyaannya adalah “Rekonsiliasi ataukah posisi strategis yang akan dikedepankan?”. Wallahu a’lam bissawab.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-68441754783204500622009-03-15T19:49:00.000+07:002010-05-27T18:28:13.375+07:00MISKINNYA INFORMASI YANG OBJEKTIFInformasi merupakan hal yang vital di jaman globalisasi seperti sekarang. Pada intinya yang diperebutkan adalah informasi dalam segala bentuknya : data, hipotesis, temuan dan rumus, kesimpulan; dan sebagainya. Yang lebih dahulu menguasai informasi – lah yang memenangkan persaingan. Begitu pentingnya informasi sampai dibaratkan berupa uang bagi beberapa kalangan. Sehingga upaya pendangkalan, hegemoni, propaganda informasi telah merupakan bagian dari dinamika era global ini. <br />Dalam persoalan perang misalnya, jalur gaza terakhir dianggap sebagai perang perbedaan ideologi sehingga penyebaran informasi terdapat perbedaan dalam penyampaiannya. Informasi korban dari pihak Israel menurut pihaknya akan berbeda korban menurut pihak palestina. Peralatan tempur yang dipakai juga akan berbeda dari pihak Israel dan pihak – pihak yang lain. Meskipun ada beberapa media dunia yang kerap menyampaikan informasi yang faktual dan objektif mengenai itu namun pemahaman di masyarakat akan statistik perang di Palestina akan tetap bias. <br />Hal tersebut juga terjadi dalam hal apapun, termasuk pada musim kampanye partai. Arus informasi bahkan bahasa politik kerap mereka gunakan. Asumsi keberhasilan di negeri ini merupakan salah satu komoditas dalam memperjuangkan suara rakyat yang mereka inginkan. Sisi lain insformasi tersebut menjadi kontradiksi bagi kalangan elit dan masyarakat jelata sekalipun. Bukankah negeri ini merupakan kerja bersama yang dihasilkan dari jerih payah masyarakat negeri ini. Bisa di katakan antitesis dalam pembanguan demokratisasi di negeri ini. Penjaringan dengan cara komunikasi informasi sering di salah kaprahkan. Metode investigasi, pendekatan nara sumber sampai bahasa yang disampaikan menjadi semakin tidak jelas kemana informasi di sekitar kita akan di arahkan. Apakah pro – rakyat, ataukah pro – penguasa. Karena menjadi rahasi umum sebagian besar oknum jurnalis di negeri ini memiliki hubungan intim dengan penguasa dan elit politik tertentu. <br />Pembangunan kesadaran akan terbentuknya sebuah iklim politik yang sehat tanpa membungkam Informasi adalah peran utama dalam memberikan informasi yang berimbang dan memberikan efek positif bagi kalangan luas, namun menyebarkan informasi atas dasar konsekwensi tertentu dari pihak perkepentingan merupakan ‘Dosa Besar’ dari seluruh pembaca dan pendengar bagi para penulisnya.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-78827422639599534392009-01-14T07:22:00.000+07:002010-05-27T21:41:03.459+07:00PELUANG EKONOMI UNDER GLOBAL CRISISKrisis global menyentuh dan mempengaruhi segala aspek perekonomian dari negara maju sampai negara berkembang, defisit income terjadi di berbagai perusahaan di berbagai negara. Tak mengenal perusahaan raksasa, sedang sampai inndustri kecil. Bahkan di perusahaan raksasa di Amerika, Jepang dan China telah menyatakan peta kerugiannya akibat adanya krisis global.<br />Terjadinya krisis yang berawal dari runtuhnya harga saham di bursa Amerika, ternyata telah berimbas ke perekonomian sebagian besar belahan dunia, ini membuktikan peran Amerika dalam menopang perekonomian dunia sangat signifikan. Mengapa dan sejak kapan kami rasa anda sudah mengerti ...<br />Merosotnya produksi menunjukkan atau gerak naik turun (fluktuasi) tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu kewaktu ini banyak di asumsikan sebagai gelombang perusahaan (SADONO SUKIRNO). Stagnasi kondisi usaha ini maka mengakibatkan gelombang PHK dan masalah eksistensi perusahaan satu demi satu muncul sebagai dilema besar dalam penyelesaian masalah prespektif kebijakan pemerintah.<br />Kami menilai krisis ini telah membuat lumpuhnya perekonomian riil, turunnya demmand segment pasar luar negeri mengakibatkan dunia usaha kita yang tergolong subsisten telah menguras energi untuk bertahan. Kemampuan tersebut seharusnya mampu dicarikan solusi sehingga daya tahan yang kuat terhadap goncangan perekonomian yang sampai saat ini belum muncul tanda untuk berakhir. Mengapa kita menoleh terhadap usaha subsisten, begini, sejarah terjadinya krisis financial yang berawal pada tahun 1997 lalu telah membuktikan eksistensi usaha riil berbasis home insustries, dan usaha menengah. selain di topang kurs yang menguntungkan mereka cenderung tidak banyak tergantung pada struktur usaha yang lain. sehingga tidak perlu sinergis namun mampu bertahan sendiri (independent).<br />Penanganan tenaga kerja yang relatif instan dan cepat beradaptasi dengan kondisi karena memang tidak tersentuh dengan kebijakan.<div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-33294842898768448762009-01-13T22:42:00.000+07:002009-10-22T21:55:17.585+07:00PROGRAM PARSIAL BERJARGON MASYARAKAT<div class="post-body entry-content"> Sebulan terakhir aliran <span style="font-weight: bold;">dana </span><span style="font-size:130%;">P2SEM</span><span style="font-size:130%;"> (Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat) Provinsi Jawa Timur menjadi polemik. </span>Mengapa begitu, dana kurang lebih 126 M mengalir pada lembaga/organisasi yang tidak jelas hilir kegiatannya dan tersebar di bwebagai wilayah di seluruh Jawa Timur.<br />Bahkan, hari demi hari laporan dari laporan dari pihak lembaga yang merasa tercantum namanya sebagai penerima, namun pada faktanya mereka tidak tahu menahu tentang bagaimana proses proposal itu dibuat apalagi menikmati hasil pengajuan itu.<br />Penegak hukum Situbondo lagi-lagi teruji kredibilitas dan kabilitasnya. Senin rombongan LSM mendatangi Kajari Situbondo. Mereka mempertanyakan dan mengadukan temuan dari lembaga yang merasa dicaplok namanya. 4 LSM ini menyatakan agar penegak hukum untuk bertindak tegas, jawaban Kajari Situbondo gampang saja, "makanya kita butuh mengumpulkan bukti-bukti dulu, nah begini.. nih... caranya", setelah Kajari meng interogasi para pengadu "Apa nama lembaga anda?, Apa anda merasa membuat proposal?" kepada Muslim salah satu pengadu dari Lembaga Madrasah di Desa Campoan Kecamatan Bungatan. Rombongan <span style="font-weight: bold;">LSM<span style="font-style: italic;"></span></span> ini adalah <span style="font-weight: bold; font-style: italic;font-size:130%;" >Naungan Institute</span>, LSM Transparansi, LSM Wahana Mandiri, FORMAS mendatangi KAJARI 5 Januari lalu.<br />Lembaga pengadu tersebut merupakan fakta bahwa realisasi anggaran P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) di Situbondo khususnya sangat amburadul. Bahkan tersiar dari Radio Swasta yang setiap pagi mengadakan Opini, bahwa P2SEM merupakan korupsi bancakan, Dana P2SEM sengaja dibuat untuk konsolidasi ke satu golongan saja dll.<br />Sungguh ironis, Situbondo selama ini telah mengantongi sejarah kelam prilaku korupsi pejabat. Sedangkan tingkat penyelesaian selama ini tergolong lambat dan dan tidak respect.<br />Mungkin harapan publik di Situbondo polemik ini bukan sekedar kebijakan untuk penanganan sebagaimana aturan yang tertuang sebagai <span style="font-weight: bold;">perangkat hukum P2SEM<span style="font-style: italic;"></span></span>, Perangkat Pergub No 70 Tahun 2008 menyatakan bahwa P2SEM merupakan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Mengurangi angka pengangguran, melakukan kegiatan pengembangan sosial Ekonomi, Tapi pada faktanya dana itu hanya menjadi tendesi politik partai tertentu untuk konsolidasi konstituen dalam memenangkan kampanye 2009 mendatang.<span style="font-weight: bold;"></span> </div><div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-598230384097824212.post-61693736391753456722009-01-01T22:26:00.000+07:002009-01-13T23:32:28.907+07:00EKONOMI SITUBONDO, KEBINGUNGAN OTONOMI EMPIRIK<div align="justify"><strong>Konsep Ekonomi Kabupaten Situbondo seperti kehilangan arah, segenap potensi yang dimiliki tidak dapat di optimalkan layaknya asset penting yang belum tentu dimiliki daerah lain. Kelemahan Master Plan ekonomi yang seharusnya terealisasi sebagai manifestsi visi dan misi pemerintahan sektoral nyaris tidak nampak sama sekali. Lantas kemana arah sebenarnya yang dapat diambil daerah sebagai langkah objektif demi terangkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo yang kita cintai ini.</strong> <strong>Rencana strategis (master plan) dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi di Situbondo perlu dikaji lebih jauh. Mengingat beberapa persoalan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung menurunkan rasa optimistis (psikologis) para pengusaha terhadap iklim birokrasi yang tidak kondusif prespektif politik.<br />Keberadaan pengusaha luar yang selama ini menjadi pengharapan tetap memantau perkembangan up to date prospek bisnis di Situbondo berhubungan dengan fasilitas kebijakan pemerintah daerah, dukungan serta perhatian yang lebih agar mampu menjamin berlangsungnya kondisi usaha (survival) hingga pengembangan kedepan. Studi kelayakan akan menunjukkan nilai minus jika beberapa aspek pendukung tersebut tidak terpenuhi, konsekwensi logis bagi masyarakat demi mengurangi angka pengangguran tentunya harus kita perhatikan. Sinergisme pemerintahan daerah akan memberikan kepercayaan berinvestasi dan iklim usaha.<br />Menyambut kerjasama luar negeri yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintahan SBY tentu memberi ‘trickle down effect’ dalam menunjukkan peran aktif daerah dalam memanfaatkan potensi yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan (Misal kerja sama perikanan dengan China). Situbondo dipastikan dapat meraup lahan yang luas apabila pemerintah memfasilitasi komunikasi yang intensif antara pengusaha dengan pemegang peran ekspor, sehingga pemanfaatan sumber daya alam mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perolehan pajak (fiskal) dan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) serta pertumbuhan ekonomi riil Situbondo hingga mencapai 4% lebih. Pertumbuhan ini sangat didukung kontribusi kelautan dengan komoditas hasil laut di sepanjang pesisir pantai yang mencapai ± 150 Km. Total realisasi ekspor yang berkisar pada satu komoditi dapat dikembangkan hingga komoditi yang melimpah di perairan umum (lihat : data Dinas Perikanan dan Kelautan Situbondo).<br />Harapan ± 700.000 masyarakat Situbondo terutama pesisir pantai untuk mendapat perhatian selalu kandas dengan arah birokrasi yang ter-kontaminasi (contaminated) arus politik yang tidak berpihak. Sementara ini konteks pengembangan ekspor Situbondo tetap tertopang dari hasil laut, baik dari perikanan maupun kekayaan laut dalam bentuk cindera mata (handicraft) serta bentuk lain. Rendahnya nilai jual produk akibat terkendala lemahya pengolahan dan kemasan tampak belum mendapat perhatian dan solusi dari berbagai pihak. Hal ini tentu berdampak produsen di Situbondo akan menjadi ‘pemain’ yang kurang dominan dalam pengembangan pangsa pasar (market share) secara independen strategis.<br />Realitas ini perlu dipelajari dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menghadapi era otonomi daerah yang menuntut kemandirian dari sisi kebijakan ekonomi. Hal ini juga demi timbulnya kesadaran dan tanggung jawab dalam peningkatan produktifitas sumber daya alam (SDA) dan kekayaan yang potensial yang lain. Korelasi investasi dan dunia usaha sangat jelas yang akan menempati lini penting kerangka hubungan dengan pemerintahan daerah yang mampu memfasilitasi pengusaha lokal dalam melakukan pengolahan dan perbaikan produk sebagai prasyarat memasuki pangsa internasional. Intensifikasi serta difersifikasi produk lokal yang dilakukan oleh pengusaha luar berbasis hasil laut ini memberikan prospek cerah jika peran birokrasi untuk memberikan jaminan stabilitas dan kondusifitas wilayah dalam mengembangkan investasinya.<br />Sudah saatnya strategi pengembangan (economic development economic) dapat dilaksanakan oleh pemerintah bersama stake holder di daerah maupun sistem dari luar untuk menentukan Master Plan perekonomian Kabupaten, managing system harus segera diterapkan secara universal untuk menuai dampak positif pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) yang signifikan.<br />Perhatian pemerintah yang dinilai ‘setengah hati’ dalam memperhatikan sektor ekonomi riil sangat diharapkan berbenah dan mengambil langkah taktis (jika perlu) untuk memperoleh kepercayaan publik, terutama pengembang domestik dan asing untuk menanamkan investasi dan mengangkat pengusaha lokal untuk lebih diberdayakan dan pemberian fasilitas demi peningkatan mutu produksi lokal dalam menyongsong pasar bebas asia (terutama).</strong></div><div class="blogger-post-footer">Created By Naungan Workshop</div>SITUBONDO FORUMhttp://www.blogger.com/profile/03067818544531597621noreply@blogger.com5